REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV — Para menteri Israel pada Kamis (6/8/2026) menyerukan agar serangan militer terhadap Jalur Gaza dilanjutkan. Mereka secara tegas menolak peta jalan dari fase kedua rencana gencatan senjata yang diusulkan oleh Presiden AS, Donald Trump. Berita ini dilaporkan oleh Anadolu yang mengutip sumber dari media Israel.
Dalam rapat Kabinet Keamanan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, para menteri termasuk Ze’ev Elkin, Bezalel Smotrich, Orit Strock, dan Avi Dichter menegaskan bahwa Israel harus melanjutkan serangan. Sejak perjanjian gencatan senjata mulai berlaku pada 10 Oktober 2025, Israel secara rutin melanggar kesepakatan tersebut dengan melancarkan serangan harian ke Gaza, yang menyebabkan kematian 1.252 warga Palestina dan lebih dari 4.120 lainnya terluka, sebagian besar adalah wanita dan anak-anak.
Di sisi lain, Dewan Perdamaian Gaza (BoP) yang dibentuk oleh Trump mengklaim bahwa Hamas telah menyetujui peta jalan yang diajukan. Peta jalan tersebut mencakup pertimbangan posisi Israel di Gaza. Namun, Elkin menyatakan, “Jika Israel tidak melakukan serangan dalam dua pekan ke depan, itu akan berarti kita menerima peta jalan tersebut.” Dia mendesak penolakan resmi terhadap rencana yang sedang disusun oleh BoP.
Smotrich dan rekan-rekannya menuntut Netanyahu untuk mengeluarkan pernyataan resmi yang menegaskan oposisi Israel terhadap implementasi fase kedua gencatan senjata. Smotrich menegaskan, “Kita tidak bisa melanjutkan manuver setelah dokumen resmi BoP diterbitkan, kita harus mendelegitimasi rencana itu.” Dia juga menambahkan, “Hamas tidak boleh dibiarkan berdiri. Hamas harus dihapuskan.”
BoP sebelumnya merilis draf kesepakatan yang mengatur prinsip-prinsip dan mekanisme untuk fase selanjutnya dari rencana perdamaian Gaza yang diusulkan oleh Trump. Draf tersebut menyentuh berbagai aspek, mulai dari keamanan, pemerintahan, hingga pengaturan transisi di Gaza serta sebuah proposal trek politik.
Saat ini, militer Israel menguasai sekitar 70 persen wilayah Jalur Gaza setelah konflik berkepanjangan yang telah mengakibatkan kematian 73 ribu warga Palestina dan melukai 174 ribu lainnya sejak Oktober 2003, sesuai data resmi dari pihak Palestina. Keadaan ini menunjukkan betapa kompleksnya situasi di kawasan tersebut dan bagaimana dampaknya dapat berpengaruh tidak hanya bagi warga Palestina tetapi juga bagi stabilitas regional dan global.